Mahasiswa Papua Ancam Boikot Pemilu

Yogyakarta, Ratusan mahasiswa Papua yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Kepatihan, Selasa (2/9). Mereka menolak rencana pemekaran Irian Jaya dan mengancam memboikot Pemilu 2004 jika tuntutan tersebut tak dipenuhi. Mereka hanya beberapa menit berada di pintu depan Kepatihan dan kemudian melanjutkan perjalanan aksi mengelilingi kota. Demonstran membawa spanduk penolakan pemekaran dan poster-poster berisikan kritik terhadap instruksi presiden tentang pemekaran. ''Tolak pemekaran, biarkan masyarakat Papua menentukan nasibnya sendiri,'' teriak pengunjuk rasa selama perjalanan dari asrama mereka di Jl Kusumanegara menuju Jl Malioboro yang berjarak sekitar delapan km. Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua DIY Efendi Payokwa menegaskan sejak Papua Barat diintegrasikan dengan Indonesia tahun 1969, negeri ini memandang rakyat di sana sebagai manusia langka. Diskriminasi selalu terjadi bahkan di tanah kelahiran mereka. ''Dari tahun ke tahun pelanggaran HAM terjadi, kebijakan pembangunan hanya menguntungkan pusat dan daerah tetap hidup dalam kemiskinan meskipun sebenarnya Papua kaya raya dengan sumber daya alam,'' tegasnya. Dia menambahkan produk hukum yang dibuat pemerintah pusat tampak tumpang tindih dan tidak ada satupun yang dapat diimplementasikan secara baik. Akibatnya rakyat Papua selalu hidup dalam penderitaan. Belum Baik Demonstran mengungkapkan UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua belum diimpelmentasikan dengan baik. Peraturan itu belum berjalan sebagai mestinya, menyusul kemudian Inpres No 1 tahun 2003 tentang percepatan pemekaran menjadi Provinsi Irian Jaya Barat, Tengah dan Timur. ''Sejak inpres dikeluarkan awal tahun ini, rakyat Papua terbagi menjadi dua kelompok, pro dan kontra. Akibat lebih jauh apabila inpres tak dihentikan, akan terjadi konflik horisontal dan korban bakal semakin banyak,'' papar Efendi. Agar persoalan tidak meluas, dia menuntut Presiden Megawati segera mencabut Inpres No 1 tahun 2003 tentang percepatan pemekaran Irian Jaya menjadi beberapa provinsi dan kabupaten. Dia juga mendesak pemerintah merevisi UU No 45 tahun 1999 yang merupakan akar inpres tersebut. ''Pemerintah Indonesia bertanggung jawab terhadap korban jiwa di Timika akibat bentrok fisik kelompok pro dan kontra,'' tandasnya. Efendi menegaskan lagi apabila tuntutan tak dipenuhi, pelajar dan mahasiswa akan memobilisasi rakyat Papua untuk memboikot Pemilu 2004. ''Ancaman itu merupakan langkah konkret kami jika pemerintah pusat tak memenuhi tuntutan.'' (ygy/cn05) (Sumber : Suara Merdeka) WAMENA-Jika di Kabupaten Yahukimo 19 parpol mengancam akan memboikot penyelenggaraan Pemilu (baca Cepos Rabu 29/10), hal yang sama bakal terjadi di Kabupaten Tolikara, dimana 34 parpol yang tergabung dalam Forum Lintas Parpol Kabupaten Tolikara sepakat akan memboikot penyelenggaraan pemilu 2009. Selain mengancam memboikot Pemilu, ke 34 pimpinan parpol tersebut juga mendesak Ketua KPU provinsi Papua Beny Sweny untuk bersikap tegas mengganti Ketua KPU Tolikara yang dinilai tidak transparan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara Pilkada. Ancama pemboikotan tersebut ditegaskan Ketua Forum Lintas Parpol Amerson Wenda, S. Pd didampingi para pimpinan partai lain dalam press conference dengan wartawan di Wamena Kamis (30/10) siang. “Tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPUD Tolikara Iswardi CB. Parani, SE selaku penyelenggara pilkada itu sudah menyalahi aturan karena memihak parpol tertentu, selain itu yang bersangkutan masih aktif sebagai PNS. Karena itu kami minta kepada Ketua KPU provinsi segera mengganti Ketua KPU Tolikara sebelum megumumkan daftar calon tetap (DCT) legislatif,” tukas Amerson yang diiyakan pimpinan parpol yang lain. Setelah dilakukan PAW bagi ketua KPU nanti, kami mendesak kepada ketua KPU yang baru bersama anggotanya segera membentuk panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) yang hingga kini belum terbentuk,” ujarnya. Sementara Ketua KPU Tolikara Iswardi CB. Parani yang ditemui koran ini menuturkan, pihaknya membantah keras adanya tudingan yang ditujukan kepada dirinya karena diduga terlibat dalam kegiatan politik salah satu partai. “Saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik, saya tetap menjalankan tugas sebagaimana biasanya selaku penyelenggara Pilkada yang independent dan bersikap netral,” tegas Iswardi. Sekedar diketahui partai yang tergabung dalam forum lintas parpol masing-masing partai hanura, partai peduli rakyat nasional, partai karya perjuangan, PNI-Marhaenisme, partai demokrasi pembaharuan, partai pemuda indonesia, PMB, PKS, PPDI, PDK, PPD, PD, PDS, PBR, PP, PM, PBN, PRN, PK, PKB, PPPI, PSI, PAN, PBB, PKPI, PIS, P.Gerindra, PNBKI, PPIB, PKPB, PB PKNU dan PNUI. (jk)