Aspirasi Rakyat Papua Buang di Sampah Jakarta

MANOKWARI, KAMIS- Sekitar 200 warga Manokwari di Papua Barat, Kamis (26/2), berjalan berarak-arak sambil membawa spanduk yang berisi tuntutan agar masyarakat asli Papua tak lagi dicap makar ketika menyuarakan aspirasi. Mereka pun meminta polisi mencabut status tersangka makar kepada Ketua Dewan Adat Mnukwar, Barnabas Mandacan, dan membebaskan serta tervonis Jack Wanggai dan kawan-kawan.

Mereka berarak sejak pagi hingga sore, dari Kantor Dewan Adat Mnukwar menuju pusat keramaian Jalan Yos Sudarso, depan Hotel Swiss-Bell. Para pengendara motor yang berjalan di depan berhenti di tiang-tiang listrik dan memukul-mukulkan batu untuk mengundang perhatian para pengguna jalan. Seruan dan yel-yel Merdeka berulang-kali diteriakkan dan menyemangati massa.

Hal ini membuat satu lajur jalan ditutup untuk massa berpawai dan satu lajur lagi dipakai untuk kendaraan berlalu-lalang. Ini membuat jalanan Manokwari yang biasanya lancar menjadi padat merayap.

Massa yang mengatasnamakan masyarakat adat Papua meminta status tersangka yang disandangkan Polres Manokwari kepada Ketua DAP Mnukwar, Barnabas Mandacan, segera dicabut. Mereka juga menuntut seluruh tahanan politik Papua dibebaskan.Aksi massa ini berlangsung damai.

Sumber : Kompas

Golput, Menolak Politik Hitam

jakarta-(Boikotpemilu.pos)- Perkiraan akan meningkatnya jumlah pemilih menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu 2009, tampaknya bisa terjadi. Hal ini terlihat dari pengamatan sejumlah media massa dan berbagai lembaga survei yang menilai ’peminat’ golput di negeri ini ternyata masih besar.

Banyak faktor mengapa masyarakat memilih golput atau tidak menitipkan suaranya kepada wakil rakyat. Secara umum, di antaranya, persepsi pemilih yang masih memandang para calon legislatif (caleg) ataupun calon pemimpin nasional (calpin) yang mengkampayekan diri saat ini tidak dikenal dan tidak memiliki prestasi politik, moral, serta sosial di masyarakat.

Selengkapanya: kabarindonesia

Diskusi Rakyat Golongan Putih (GOLPUT 2009)

http://www.youtube.com/watch?v=_i7L6iBJYek&feature=related
http://www.youtube. com/watch? v=cpgbQs5ztFI
http://www.youtube.com/watch?v=3WzLYs21zDE
http://www.youtube. com/watch? v=mCURJMxKGFw& NR=1
http://www.youtube. com/watch? v=g-9NQjNsD8Y& NR=1

Penutupan Posko Zona Darurat (Jogyakarta)

Jakarta-(Boikotpemilu.Pos) Dalam rangka penutupan posko Papua Zona Darurat, Rangkain kegitan acara dilakukan langsung diselenggarakan dengan Doa dan Makan bersama oleh Mahasiswa/i, Pelajar, Pemuda dan rakyat Papua Barat yang berdomisili di Jawa Tengah. kegiatan tersebut disentralkan di kota Gudeg (Yogyakarta) 25 Pebruari 2009.
Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Bangsa Papua Barat. Kegiatan ini merupakan awal dan terakhir dalm perjumapaan dan selanjutnya akan bergerak pulang kembali ke Tanah Air Papua Barat.

Sumber: anakkoteka

Berikut Foto-foto dan Kegiatannya.

BP Berniat Jual Asetnya di Indonesia

JAKARTA - Resesi global, yang berdampak pada anjloknya harga minyak mentah, memaksa raksasa migas, Beyond Petroleum (BP), menata lagi strategi bisnisnya. BP berencana menjual asetnya di BP West Jawa (BPWJ) di Indonesia.

Menurut Executive Vice President BP Indonesia Nico Kanter, BP West Java yang saat ini memiliki 46 persen saham kontrak kerja sama Offshore Nort West Java (ONWJ) akan segera dijual. ''BP berencana menyelesaikan divestasi akhir tahun ini,'' ujarnya dalam keterangan resmi ke BPMigas kemarin (25/2).

Nico mengakui, BP West Java sebenarnya aset berharga dengan sumber daya yang cukup signifikan. ''Tapi, saat ini keberadaan BP West Java tidak lagi sesuai dengan strategi jangka panjang perusahaan,' ' katanya. Meski demikian, lanjut dia, divestasi melalui penjualan aset BP West Java tak akan memengaruhi aset BP lain di Indonesia, seperti proyek LNG (gas alam cair) Tangguh, Vico, pelumas merek Castrol, dan petrokimia.

Nico menuturkan, langkah divestasi merupakan keputusan tepat bagi seluruh stakeholders. Pemilik baru diharapkan bisa mengembangkan aset BP West Java secara efisien sehingga dapat terus memasok minyak dan gas ke pasar domestik. ''Juga menambah penerimaan negara,'' terangnya.

BP ONWJ saat ini merupakan salah satu operator lapangan migas lepas pantai (offshore) terbesar di Indonesia yang menyuplai energi ke pasar domestik, khususnya Jawa. Wilayah kerja ONWJ membentang di Laut Jawa dari Cirebon hingga Kepulauan Seribu. Saat ini ONWJ memiliki 670 sumur produksi, 170 platforms, dan sekitar 1.600 km pipa jalur laut.

Selain BP yang menguasai saham terbesar (46 persen), konsorsium operator ONWJ juga terdiri atas CNOOC (36,72 persen saham), Inpex (7,25 persen), serta Itochu Oil Exploration (2,58 persen). (owi/dw

BIN: Akan Banyak Golput

Headline News / Polkam

Metrotvnews. com, Jakarta : Badan Intelijen Negara khawatir akan banyak warga yang tidak memilih (golput) pada pemilihan legislatif, April mendatang. "Mereka bosan memilih," ujar Kepala BIN Syamsir Siregar usai rapat antara BIN dengan Komisi I DPR di Jakarta, Rabu (25/2).

Pilihan golput bukan tanpa dasar. Menurut Syamsir, kebosanan warga terjadi lantaran di beberapa daerah ada yang sampai beberapa kali menyelenggarakan pilkada. Contohnya, pilkada Jawa Timur. Selain itu, tambah dia, ada gerakan yang menganjurkan orang untuk golput. "Mereka inilah yang sedang diburu," kata Syamsir.(ICH)

oleh: korban rayon militer

Pemilu Di Papua Membawa Konflik

Sangat menarik dalam pemilihan umum di Tanah Papua Barat akan mencapai shock sosial masyarakat. Perjuangan di Papua begitu banyak tantangan yang signifikan, untuk bebas dari ketidakadilan memerlukan komitmen yang harus sempurna dalam mencapai bersama. Semoga gerakan dari orang-orang di tengah pemilihan umum di Indonesia sekarang tidak harus menimbulkan korban sia-sia. Dan penegakan hukum harus kuat untuk konflik tajam. Berita dalam kategori ini .

Oleh : Rayon Militer Korban

Terdakwa Buchtar Tabuni Minta Dibebaskan

JAYAPURA- (Boikot pemilu .pos) – Bertepatan dengan digelarnya sidang kedua Buchtar Tabuni,Rabu (25/2) kemarin sekitar pukul 10.00 Wit di Pengadilan Negeri Klas I Jayapura dengan agenda pembacaan eksepsi penasehat hukum Buchtar Tabuni terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada sidang pertama, Rabu (18/2) minggu lalu. Puluhan massa pendukung Buchtar Tabuni melakukan aksi demo di depan Pengadilan Nageri Klas I Jayapura. Mereka menuntut agar Buchtar Tabuni dan Sebi S Sembon dibebaskan dari penjara dengan alasan demi tegaknya demokrasi,hukum dan HAM. Massa datang dengan membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan antara lain, ”Papua zona darurat tindakan militer anti hukum, HAM dan Demokrasi. Segera bebaskan Buktar Tabuni dan Seby Sambon. Stop Stigmanisasi separatis terhadap orang Papua”.

Saat berada didepan Halaman Pengadilan Negeri Kelas I Jayapura yang berada I bepura, massa menggelar orasi yang dalam orasinya mengatakan, penangkapan terhadap Buktar Tabuni oleh Polda Papua, merupakan bentuk pengalihan perhatian dalam pengungkapan penembakan terhadap Opius Tabuni. Dan sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat dan berdemokrasi bagi rakyat Papua ditanah leluhurnya.

Untuk itu rakyat Papua yang tergabung dalam Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (MPTPI) menyatakan sikap, demi tegaknya martabat hukum dan demokrasi, Polda Papua dan Kejaksaan harus membebaskan Buchtar Tabuni dan Seby S Sambon tanpa syarat. Juga diminta hentikan segala bentuk intimidasi hukum dengan terus menerus menuduh rakyat Papua menggunakan pasal karet makar, separatis dan berbagai tuduhan yang tidak berperikemanusiaan.

Setelah Muchtar Tabuni menjalani persidangan dan meninggalkan Pengadilan Negeri Jayapura para pendemo membubarkan diri dan meninggalkan Pengadilan.

Dakwaan JPU Dinilai Kabur

Tim Kuasa Hukum Buchtar Tabuni, Iwan Miode,SH dan Rahman Ramli,SH menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Maskel Rambulangi,SH terhadap terdakwa Buchtar Tabuni, seperti disampaikan pada sidang pertama, Rabu (18/2) minggu lalu adalah kabur (kurang jelas).

Penilaian itu disampaikan pada sidang kedua terakwa Buchtar Tabuni, Rabu (25/2) kemarin di Pengadilan Negeri Kls I Jayapura dalam agenda pembacaan eksepsi penasehat hukum Buchtar Tabuni terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sidang yang digelar selama kurang lebih 30 menit itu dipimpin oleh Majelis Hakim H.Sinarmata,SH.MH dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Maskel Rambulangi,SH dan terdakwa Buchtar Tabuni didampingi kusa hukumnya, Iwan Miode SH dan Rahman Ramli,SH.

Sidang berjalan aman namun singkat, setelah mendengar eksepsi dari tim kuasa hukum Buchtar Tabuni ahirnya sidang ditunda sampai tanggal 4 Maret mendatang sekaligus memberikan kesempatan terhahap Jaksa Penuntut Umum untuk membuat tanggapan terhadap eksepsi yang dibacakan tim kuasa hokum, Buchtar Tabuni.

Merurut tim kuasa hukum Buchtar Tabuni, Piter Ell,SH dan Iwan K Niode,SH yang di temuai Papua Pos setelah selesai siding, bahwa eksepsi yang dibuat tim pengacara ini berjudul mengadili sebuah wacana. Dikatakan mengadili sebua wacana karena dakwaan JPU terhadap terdakwa adalah kabur (tidak jelas). Salah satu contoh pada surat dakwaan tidak tercantun pendidikan terdakwa disitu tertulis pendidikan terdakwa tidak ada padahal terdakwa lulusan dari sebuah perguruan tinggi di Jayapura.

“Bukan itu saja, masih ada hal lain, seperti pada surat dakwaan yang lalu pada halaman 2 poin 9 kata Free yang artinya bebas. JPU keliru mengartikan kata kebebasan. Menurut analisa JPU, kata Free berarti ingin bebas dari negara kesatuan Indonesia pada hal kalau kita lihat, kata kebebasan itu luas bisa saja diartikan sebagai bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan sebagainya,” ujarnya.

Olah karena itu, selaku kuasa hukum Buchtar Tabuni menilai dakwaan yang dibuat JPU kabur dan tidak jelas, karena hanya berdasarkan opini sendiri, ujar Iwan Niode. (cr-45/47)

Sumber : Papuapos

TPN/OPM Tetap Dikejar

JAYAPURA (PAPOS) - TPN/OPM pelaku perampasan senjata dan penyerangan Pos Polisi di Tingginambut, Puncak Jaya serta pembakaran Bendera Merah Putih, akan tetap dikejar demi melakukan penegakkan hukum sesuai Undang-undang. Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. FX Bagus Ekodanto melalui Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Agus Rianto menegaskan, Polisi akan tetap melakukan penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena negara ini negara hukum.

“Dalam setiap penangan kasus, Polisi tetap waspada dan memilih dan memilah, kita hanya mencari orang-orang yang melakukan kejahatan dan data kejahatan di Tingginambut telah dipegang,” ujar Agus kepada Papua Pos saat dihubungi, Rabu (25/2) kemarin.

Sesuai dengan pernyataan Wakil Bupati Puncak Jaya, Drs. Henock Ibo yang meminta Polda Papua untuk menghentikan pengejaran terhadap masyarakat terkait kasus Tingginambut, Agus menilai selama ini pihaknya tidak pernah melakukan pengejaran melainkan meminta kepada para TPN/OPM untuk sesegera mungkin mengembalikan senjata yang dirampas.

Dikatakan, dalam melakukan penegakkan hukum khususnya di wilayah Papua, pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua tidak akan melakukan tindakan membabi buta, tetapi dengan cara persuasif tanpa pengejaran.

“Jika Polisi tidak melakukan penindakan tehadap kejahatan sesuai hukum yang berlaku, apa gunanya Undang-Undang dibuat,” tegasnya.

Bahkan menurut Agus Rianto, Sejak kelompok yang menamkan diri TPM/OPM ini melakukan penyerangan dan perampasan senjata, Polisi tidak melakukan pengejaran, tetapi Kapolda masih memberikan waktu kepada OPM tersebut untuk mengembalikan secara persuasive. “ Namun jika sampai batas waktu yang ditentukan belum juga dikembalikan, kita tetap tidak ada upaya hukum lebih keras,” terangnya.

Menyangkut pernyataan Wakil Bupati Henock Ibo, Agus menjelaskan hal itu merupakan pemikiran tersendiri dari seorang pimpinan daerah, dengan melihat perkembangan situasi yang ada sah-sah saja. (islami)

Laporan Penutupan Posko,

Salam Pembebasan!

Terkait dengan Gerakan Kembali Ke Tanah Air, Pembangunan posko di beberapa wilayah kota kuhsusnya di Jawa - Bali cukup maksimal dan telah berjalan dengen efektif, berkat kerja keras kawan-kawan kita (Kord wil/kota dan anggota basis masa secara kolektif),

Ucapan terima kasih dan Doa bersama, akan dilakukan untuk mengawali penutupan posko tersebut 25 Pebruari 2009 untuk wilayah Jawa Tengah, sedangkan wilyah Jawa Timur dan Bali telah berlangsung 14 Januari 2009 yang diawali dengan Doa dan makan bersama dan kini kawan-kawan kita telah mendarat di Tanah Air.

Terkait dengan penutupan posko di JATENG akan berlanjut langsung dengan keberangkatan di bawah komando kawan kord wilayah yang telah dipercayakan,

Maka sekali lagi sebagai seruan, kami himbaukan kepada kawan-kawan pada kuhsusnya kota study di JATENG serta JATIM - JABAR - BALI - SUMATERA -KALIMANTAN - SULAWESI -MALUKU DLL segera lakukan konsolidasi untuk tujuan mobilisasi, rapatkan barisan-Mu, PERANG TINGGINABUT TELAH BERKOBAR.... ....

2009 Tahun Perlawanan, Bergerak Untuk Merebut!

Salam Juang Kawan,

HARI INI!

KOKTIFNAS
KANRPB

Victor K,Wens E

Jl. Bebas Hambatan No. 01 Jakarta Timur.
www.kabarpapua. com/voicepapua. com
tanahair61@yahoo. com

537 Mahasiswa Papua, Pulang Kampung

Jakarta-(Boikotpemilu.pos) - Sebanyak 573 mahasiswa Papua yang sedang menuntut ilmu diberbagai perguruan tinggi di luar Papua yakni Jawa, Bali, Makassar, Manado akan pulang kampung. Kepulangan mereka akan berlangsung secara bertahap, dimana tahap pertama, Jumat (20/2) kemarin, sebanyak 30 orang mahasiswa telah tiba di Jayapura, mengunakan kapal Labobar sekitar Pukul 11.00 Wit.

Ke- 573 mahasiswa asal Papua yang pulang kampong ini tidak semuanya ke Jayapura, tetapi sebagai dari mereka memilih untuk singgah dikampung halaman masing-masing, yakni Sorong, Serui, Biak, Nabire dan hanya 30 orang yang sekarang berada di Jayapura dan sementara ditampung di kediaman Ondofolo besar kampung Sereh Sentani, Boy Eluai. Koordinator Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KANRPB), Viktor F Yeimo ketika ditemui Papua Pos di kediaman, Boy Eluai mengatakan, aksi yang dilakukan ke-573 mahasiswa ini merupakan aksi spontan karena melihat perkembagan akhir-akhir ini ditanah Papua Dimana mereka menilai bahwa saat ini Papua bukan zona damai lagi. Seperti yang tertulis disalah satu spanduk yang dibawa oleh mahasiswa tersebut yakni “tanah Papua zona darurat, bebaskan rakyat Papua Barat dari ancaman militerisme”.

Dengan alasan yang kurang jelas para mahasiswa ini mengatakan Papua zona darurat, sehingga mereka pulang untuk melakukan aksi.

“ Kami pulang untuk melakukan aksi dengan tidak merugikan pihak lain, untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang papua,” ujarnya kepada Papua Pos ketika ditemui di halaman obee kampung sereh.

Menurut Viktor, sebanyak 30 mahasiswa pulang ke tanah Papua dan akan menetap di Jayapura untuk melihat segala bentuk tindakan yang akan diambil pemerintah dalam menyelesaikan hak-hak dasar orang Papua
Ketika ditanya soal aksi apa saja yang akan dilakukan oleh 30 mahasiswa ini, Viktor tidak banyak berkomentar, namun dia mengatakan, “Kita lihat saja pasti akan ada aksi, tetapi sudah jelas tidak akan menggangu pihak lain dan akan berjalan sesuai dengan norma yang ada,” katanya. (nabas)

Ditulis Oleh: Nabas/ Selengkapnya : Suara Papua Merdeka
Sabtu, 24 Februari 2009

Australia mengatakan ia tidak membicarakan Papua dengan Indonesia

1) australia mengatakan ia tidak membicarakan Papua dengan Indonesia
2) Canberrra peringatan tidak dapat mengabaikan masalah Papua dalam pembicaraan dengan Jakarta
3) Blame militer, bukan media
4) WP penghargaan di Universitas Yale genosida proyek

------------ --------- ---
1) australia mengatakan ia tidak membicarakan Papua dengan Indonesia
RNZI Dikirim di 23:19 pada 24 Februari 2009 UTC
The australia Sekretaris untuk Bantuan Pembangunan Internasional, Bob McMullan, ia mengatakan pemerintah membahas masalah Papua dengan Indonesia sekitar alot.
Ini adalah keluhan walaupun oleh Asosiasi Papua Barat Australia bahwa masalah sekitar Indonesia troubled wilayah timur tidak pernah ditujukan pada kunjungan bilateral yang telah menjadi lebih sering sejak pemerintah Rudd datang ke kuasa.
Mr McMullan adalah salah satu tamu di hari terakhir dari konferensi tingkat tinggi di Sydney pada hubungan bilateral dengan Indonesia disebut "Australia dan Indonesia: Mitra dalam Era Baru".
Dia mengatakan dia tidak sadar dari setiap diskusi tentang Papua di konferensi.
"Kami lakukan udara perbedaan kami, dan kami memiliki sedikit, tetapi kami gembira kami memiliki perjanjian, kami akan terus melakukan itu. Kami hanya dapat dilakukan di negara orang lain setuju dengan apa yang mereka, kami tidak mengijinkan pemerintah lainnya untuk melakukan sesuatu di negara kita tidak setuju dan sebaliknya. "
Tetapi Mr McMullan mengatakan mereka mendorong Jakarta untuk terus terjadi dalam arah memberikan otonomi lebih Papua.

------------ --------- --------
2) Canberrra peringatan tidak dapat mengabaikan masalah Papua dalam pembicaraan dengan Jakarta
RNZI Dikirim di 04:09 pada 23 Februari 2009 UTC

Australia aktivis itu mengatakan pemerintah akan yang salah tentang cara meningkatkan hubungan dengan Indonesia jika terus mengabaikan masalah Papua Barat.
Berikut ini minggu terakhir dari konferensi di Sydney pada Hubungan bilateral disebut "Australia dan Indonesia: Mitra dalam Era Baru".
Joe Collins dari Australia West Papua Association mengatakan ada sejumlah besar kunjungan bilateral sejak pemerintah Rudd datang ke daya di Australia dan belum ada yang terlihat sedikit diskusi Papua.
Dia mengatakan kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia, ditambah dengan tindakan aparat keamanan Indonesia di Papua Barat, dapat mengakibatkan ketidakstabilan sangat Pemerintah Australia sedang mencoba untuk menghindari.
"Jika kita benar-benar ingin meningkatkan hubungan dengan Indonesia, kita harus benar-benar berbicara dan membahas masalah-masalah di Papua Barat, dengan situasi hak asasi manusia. itu hanya berbicara tentang hal ini, bahwa kami akan datang untuk menyelesaikan masalah kekhawatiran di wilayah. Dengan mengabaikan hal, itu hanya meletakkan pada backburner dan satu hari mungkin akan meledak dan merusak hubungan baik kita mencoba untuk memiliki dengan Indonesia. "
Joe Collins
------------ --------- ---

huruf di SMH 25/2/09
3) Blame militer, bukan media

I don't think Adrian Vickers (Surat, 23 Februari) dapat menyalahkan media untuk "kontribusi negatif portrayals di Indonesia". Utama terletak menyalahkan dengan perilaku militer Indonesia di daerah-daerah seperti Aceh dan Timor Leste di masa lalu, dan Papua Barat sekarang.

Banyak laporan yang didokumentasikan dari keterlibatan militer dalam pelanggaran hak asasi manusia dan sumber daya ekstraksi seperti penebangan liar. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan besar terhadap demokrasi, hal ini tidak meningkatkan situasi hak asasi manusia di Papua Barat.

Sampai militer direformasi adalah, kita dapat berharap lebih banyak cerita negatif.

Joe Collins australia Asosiasi Papua Barat, Mosma

Sumber : Papua Merdeka Di Australia

Polda Diminta Tidak Kejar OPM/TPN

Jakarta- (Boikotpemilu.pos) -
Saya sangat hormat,kepada bapak wakil bupati henok ibo,memang masyarakat trauma dengan pengalaman2 yg dulu...di kuiyawagi yang masyarakat dapat tembak oleh militer NKRI 70 orang lebih,terkait dengan pembobolan senjata di kodim wamena.

Oleh sebab itu semua toko gereja dan toko ada,pihak pemerintah daerah harus kerja sama,TNI/POLRI di kabupaten terlalu banyak dan selalu saja melakukan kekerasan terhadap masyarakat maka,senua pihak mengambil tindakan secepatnya.

Dan Bapak Lukas Enembe S.IP Seorang bupati kabupaten puncak jaya,tetapi kemana orang itu...ko anak putra daerah sendiri tidak bisa membela masyarakat sendiri..Apa kah Lukas Enembe seorang pemimpin kab.puncak jaya kah bukan...

Memang...LUKAS ENEMBE S.IP.Mata buta-hati juga buta jadi,tingal main uang sana-sini..masyarakatnya sendiri lupa..maka TNI/POLRI indonesia sudah masuk kasih kacau balau di kabupaten puncak jaya....

Sumber : papuapos

Wakil Bupati Puncak Jaya, Drs Henock Ibo meminta kepada Polda Papua agar tidak melakukan pengejaran terhadap warga terkait kasus penyerangan Pos Polisi Tingginambut yang menyebabkan empat pucuk senjata milik Polri diambil oleh anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM/TPN). "Mohon dipikirkan masak-masak kalau hendak melakukan pengejaran mengingat dampak yang akan timbul sangat besar," kata Wakil Bupati, Henock Ibo di Jayapura, Selasa (24/2) kemarin.

Menurut Henock, banyak anggota OPM/TPN yang sudah membaur dengan masyarakat sehingga sulit untuk mengidentifikasi mereka.

"Karena itu butuh rencana yang matang untuk melakukan operasi pengejaran karena masyarakat masih trauma dengan insiden penyisiran yang dilakukan aparat keamanan beberapa tahun lalu," ujarnya.

Ketika ditanya tentang ganguan keamanan menjelang pemilu, Henock Ibo mengatakan bahwa jadwal pemilu di Tingginambut akan berjalan sesuai rencana. Saat ini masyarakat di Tingginambut terutama yang bermukim disekitar hutan telah dipindahkan ke daerah disekitar ruas jalan yang melintas di daerah itu.

Pemindahan masyarakat itu agar mereka bisa lebih dekat dengan pelayanan masyarakat sekaligus menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan terutama setelah peristiwa penyerangan Pos Polisi yang dilakukan TPN/OPM kedua kalinya, Sabtu (22/2) lalu.

Pos Polisi yang berada di jalan yang melintasi Tingginambut itu menghubungkan Mulia dengan Wamena ditembaki OPM/TPN pada Sabtu (22/2), setelah terlebih dahulu melakukan pembakan benera Merah Putih yang ada di Pos Polisi tersebut, bahkan tidak hanya disitu para OPM/TPN itu juga telah meresahkan masyarakat setempat dimana bahan makan masyarakat telah mereka curi.

Kasus penyerangan pos polisi Tingginambut terjadi awal Januari 2009 oleh anggota TPN/OPM menyebabkan empat pucuk senjata milik Polri diambil kelompok tersebut.(ant)

Hingga kini, ratusan orang Papua Barat dari Jawa, Sulawesi dan Bali yang belajar kembali ke Papua Barat.

Kepergian banyak orang di Papua Barat adalah dari Jogjakarta, Jakarta, Semarang, Solo, Sala tiga, Surabaya, Malang, Bali, Makasar dan Manado. Mereka kembali ke Papua Barat karena mereka telah mengancam, terrored oleh Indonesia dari intel.

Mereka tidak aman studi di Jawa, Bali dan Sulawesi karena marginalize oleh orang Indonesia dan Indonesia khusus intelligent memaksa selalu diblokir dan teror mereka protes damai.

Internasional Intervetion diperlukan, karena mereka akan kembali ke Papua Barat dan menuntut hak menentukan nasib sendiri.

Situasi di Posko sementar baik. Tgl 15 Des 08, di Posko telah membentuk Panitia Penjemputan Mahasiswa Exodus dari Luar Tanah Papua
Teknis dan struktur akan kami sampaikan.

Setelah Burchtar Tabuni ditangkap Intel Polda Papua sedang membawa daftar nama beberapa mahasiswa/pemuda Papua untuk ditangkap. Kami punya informan terpercaya dan informasi disampaikan secara dokumentasi lengkap siapa yang sedang dicari untuk ditangkap.

Teror dan intimidasi ramai berjalan karena setiap jam ada orang tak dikenal yang datang dan duduk-duduk lalu tanya-tanya tentang penghuni sehingga kami jarang sekali di tempat. Dar sini memang nawa orang Papua terancam, pantas disebut kami berada dalam ZONA DARURAT. Darurat bukan karena apa-apa yang lain, tetapi karena NYAWA dan HIDUP manusia Papua saat ini terancam, berada dalam teror dan intimidasi ditembak mati.
———-

Setelah 3 Desember 2008, setiap hari ada saja intel yang datang dengan mobil dan motor, ada yang pura-pura jalan-jalan di tepi tempat kami tinggal. Kebanyakan mereka mengendarakan mobil plat hitam dan taksi serta terutama terfokus pada pengendara ojek beroperasi di Sentani Kota. Kebanyakan pemilik ojek adalah pendatang, dan pendatang sangat mendukung operasi seperti ini.

Ada yang berdiri dan lalu lalang di Jalan Airport Sentani melirik dan memandang, mondar-mandir, dengan ojek, jalan kaki ataupun dengan mobil. Mereka malahan berputar arah kendaraan dan memarkir kendaraan mereka di tempat yang sama-sekali dilarang selama ini, tetapi hal itu tidak terjadi buat mereka. Ada kekebalan hukum khusus bagi para agen negara peneror dan pembasmi nyawa bangsa Papua ini.

Situasi memang sama sekali tidak nyaman, karena bukan hanya keamanan terganggu, tetapi terutama nyawa terancam. Walaupun begitu, kami akan tetap bertahan sampai teman-teman Exodus dari luar Tanah PApua pulang semuanya, karena ini tanggungjawab moral dan kebangsaan yang harus kami penuhi dengan harga apapun dan berapapun juga.

Sekian sekilas info dari tiga kali laporan Singkat yang diterima Redaksi SPMNews di Markas Pusat Pertahanan Papua Barat’>TRPB

Mahasiswa Papua Ancam Boikot Pemilu

Yogyakarta, Ratusan mahasiswa Papua yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Kepatihan, Selasa (2/9). Mereka menolak rencana pemekaran Irian Jaya dan mengancam memboikot Pemilu 2004 jika tuntutan tersebut tak dipenuhi. Mereka hanya beberapa menit berada di pintu depan Kepatihan dan kemudian melanjutkan perjalanan aksi mengelilingi kota. Demonstran membawa spanduk penolakan pemekaran dan poster-poster berisikan kritik terhadap instruksi presiden tentang pemekaran. ''Tolak pemekaran, biarkan masyarakat Papua menentukan nasibnya sendiri,'' teriak pengunjuk rasa selama perjalanan dari asrama mereka di Jl Kusumanegara menuju Jl Malioboro yang berjarak sekitar delapan km. Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua DIY Efendi Payokwa menegaskan sejak Papua Barat diintegrasikan dengan Indonesia tahun 1969, negeri ini memandang rakyat di sana sebagai manusia langka. Diskriminasi selalu terjadi bahkan di tanah kelahiran mereka. ''Dari tahun ke tahun pelanggaran HAM terjadi, kebijakan pembangunan hanya menguntungkan pusat dan daerah tetap hidup dalam kemiskinan meskipun sebenarnya Papua kaya raya dengan sumber daya alam,'' tegasnya. Dia menambahkan produk hukum yang dibuat pemerintah pusat tampak tumpang tindih dan tidak ada satupun yang dapat diimplementasikan secara baik. Akibatnya rakyat Papua selalu hidup dalam penderitaan. Belum Baik Demonstran mengungkapkan UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua belum diimpelmentasikan dengan baik. Peraturan itu belum berjalan sebagai mestinya, menyusul kemudian Inpres No 1 tahun 2003 tentang percepatan pemekaran menjadi Provinsi Irian Jaya Barat, Tengah dan Timur. ''Sejak inpres dikeluarkan awal tahun ini, rakyat Papua terbagi menjadi dua kelompok, pro dan kontra. Akibat lebih jauh apabila inpres tak dihentikan, akan terjadi konflik horisontal dan korban bakal semakin banyak,'' papar Efendi. Agar persoalan tidak meluas, dia menuntut Presiden Megawati segera mencabut Inpres No 1 tahun 2003 tentang percepatan pemekaran Irian Jaya menjadi beberapa provinsi dan kabupaten. Dia juga mendesak pemerintah merevisi UU No 45 tahun 1999 yang merupakan akar inpres tersebut. ''Pemerintah Indonesia bertanggung jawab terhadap korban jiwa di Timika akibat bentrok fisik kelompok pro dan kontra,'' tandasnya. Efendi menegaskan lagi apabila tuntutan tak dipenuhi, pelajar dan mahasiswa akan memobilisasi rakyat Papua untuk memboikot Pemilu 2004. ''Ancaman itu merupakan langkah konkret kami jika pemerintah pusat tak memenuhi tuntutan.'' (ygy/cn05) (Sumber : Suara Merdeka) WAMENA-Jika di Kabupaten Yahukimo 19 parpol mengancam akan memboikot penyelenggaraan Pemilu (baca Cepos Rabu 29/10), hal yang sama bakal terjadi di Kabupaten Tolikara, dimana 34 parpol yang tergabung dalam Forum Lintas Parpol Kabupaten Tolikara sepakat akan memboikot penyelenggaraan pemilu 2009. Selain mengancam memboikot Pemilu, ke 34 pimpinan parpol tersebut juga mendesak Ketua KPU provinsi Papua Beny Sweny untuk bersikap tegas mengganti Ketua KPU Tolikara yang dinilai tidak transparan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara Pilkada. Ancama pemboikotan tersebut ditegaskan Ketua Forum Lintas Parpol Amerson Wenda, S. Pd didampingi para pimpinan partai lain dalam press conference dengan wartawan di Wamena Kamis (30/10) siang. “Tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPUD Tolikara Iswardi CB. Parani, SE selaku penyelenggara pilkada itu sudah menyalahi aturan karena memihak parpol tertentu, selain itu yang bersangkutan masih aktif sebagai PNS. Karena itu kami minta kepada Ketua KPU provinsi segera mengganti Ketua KPU Tolikara sebelum megumumkan daftar calon tetap (DCT) legislatif,” tukas Amerson yang diiyakan pimpinan parpol yang lain. Setelah dilakukan PAW bagi ketua KPU nanti, kami mendesak kepada ketua KPU yang baru bersama anggotanya segera membentuk panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) yang hingga kini belum terbentuk,” ujarnya. Sementara Ketua KPU Tolikara Iswardi CB. Parani yang ditemui koran ini menuturkan, pihaknya membantah keras adanya tudingan yang ditujukan kepada dirinya karena diduga terlibat dalam kegiatan politik salah satu partai. “Saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik, saya tetap menjalankan tugas sebagaimana biasanya selaku penyelenggara Pilkada yang independent dan bersikap netral,” tegas Iswardi. Sekedar diketahui partai yang tergabung dalam forum lintas parpol masing-masing partai hanura, partai peduli rakyat nasional, partai karya perjuangan, PNI-Marhaenisme, partai demokrasi pembaharuan, partai pemuda indonesia, PMB, PKS, PPDI, PDK, PPD, PD, PDS, PBR, PP, PM, PBN, PRN, PK, PKB, PPPI, PSI, PAN, PBB, PKPI, PIS, P.Gerindra, PNBKI, PPIB, PKPB, PB PKNU dan PNUI. (jk)